RSS Feed (xml)
Cost Recovery Perusahaan minyak di Riau melebihi Skandal BLBI
Ditulis : Riau Menggugat
Jika Skandal BLBI di Indonesia merugikan negara sampai Rp. 103 T, dan sisanya tinggal Rp. 60 T karena sebagian telah dibayar dengan asset mereka, namun sangat terbalik dengan logika Cost recovery yang selama berpuluh-puluh tahun merugikan bangsa dan negara dan propinsi Riau yang telah membayar para ekspat kelas dua dan membayar peralatan produksi yang tidak dipakai mencapai trliyunan rupiah mulai tahun 1999-2007 ini di perusahaan minyak Riau terutama PT. CPI.
Ditulis : Riau Menggugat
Jika Skandal BLBI di Indonesia merugikan negara sampai Rp. 103 T, dan sisanya tinggal Rp. 60 T karena sebagian telah dibayar dengan asset mereka, namun sangat terbalik dengan logika Cost recovery yang selama berpuluh-puluh tahun merugikan bangsa dan negara dan propinsi Riau yang telah membayar para ekspat kelas dua dan membayar peralatan produksi yang tidak dipakai mencapai trliyunan rupiah mulai tahun 1999-2007 ini di perusahaan minyak Riau terutama PT. CPI.
Seharusnya PT. CPI mengurangi tenaga kerja asing pada saat produksi minyak lagi decline dan anehnya lagi padahal PT. CPI menggunakan sub kont dari oil & service namun masih juga menggunakan tenaga kerja asing, PT. CPI juga berkolaborasi dengan oil & service untuk mendapatkan keuntungan kedua belah pihak, sehingga kasus seperti inilah terjadi cost effisiensi, dan timbulnya mark up cost recovery besar-besaran di PT. CPI yang belum terdeteksi oleh BPK
perhitungan Cost recovery PSC-production
Asumsi
Fiscal Terms:Royalty= 7.5%
Cost recovery limit = 70%
Profit oil split
berupa sliding scale sbb:
0 – 25,000 BOPD, maka POS* = 40% - 60% (pemerintah – contractor)
25,000 – 50,000 BOPD, maka POS = 45% - 55%
50,000 – 75,000 BOPD, maka POS = 50% - 50%
> 75,000 BOPD, maka POS = 55% - 45%
Income Tax 35%
Sehingga walaupun : lifting naik profit untuk goverment tetap-tetap aja coy...sehingga ada kemungkinan PT. CPI melakukan mark-up nya. Mereka juga memanfaatkan kelemahan metode IC kita Sehingga PT. CPI selalu beralasan adanya kondisi yang menghalangi katanya karena tahu persis IC akan bekerja kalau dalam "kondisi normal" (maksudnya setelah persentase Cost thd Gross Revenue turun), maka mereka (yang cerdik tadi, karena ada juga yang kurang cerdik he he...), biasanya minta penundaan perlakuan IC tersebut….. Pada saat awal insentif IC minta di ”Off” khan, baru minta di “On” khan kalau kondisi sudah normal. Namanya orang bisnis mana ada yang mau rugi…
Tidak ada komentar:
Posting Komentar