Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Sabtu, 10 Mei 2008

Nation For Sale

Nation For Sale
By : Riau Menggugat
Ketika negara-negara yang kaya minyak seperti negara Amerika Latin yakni venezuela, Brazil sedang hepi-hepinya dengan kenaikan minyak, lain halnya Indonesia dimana minyak dan gas nya diserahkan kepada operator asing seperti Chevron Indonesia yang mengelola minyak sebesar 40 %, Connoco Phillips, dan exxon yang merasa diuntungkan oleh kenaikan harga minyak, namun negara yang bermental kuli ini hanya bisa gigit jari dengan adanya menaikkan harga BBM dalam negeri. Disamping itu juga negara yang sok hebat dan pemerintah yang sok pancasialis dan nasionalis ini dengan gampangnya menjual energinya seperti LNG, Batubara ke negera lain.
Meski rakyat kesulitan mendapatkan energi seperti harus antri minyak tanah berjam-jam, BBM juga sering antri, PLN sering padam (bahkan di Jakarta tadi malam 26 April 2008 padam cukup lama selama berjam-jam) pabrik dan juga pengusaha transportasi merugi karena BBM naik, toh Indonesia merupakan eksportir minyak mentah terbesar di kawasan Australasia. Dari produksi 977 ribu bph (turun dari 1,3 juta bph), 500 ribu bph diekspor. Lebih separuh minyak yang kita produksi diekspor ke luar negeri.
Indonesia juga merupakan eksportir LNG terbesar di dunia. Indonesia mengekspor 70% produk batubara. Energi tersebut diekspor ke Jepang, Korsel, Taiwan, dsb.Tak heran jika negara-negara yang tak punya minyak tersebut pabrik-pabrik dan industrinya tetap berkembang sementara pabrik-pabrik di Indonesia banyak yang tutup kekurangan energi atau bangkrut karena energi sudah tak terbeli lagi.





Kurtubi pakar perminyakan mengatakan negara ini seharusnya bisa kaya dengan kenaikan harga minyak dunia, tapi jika ladang-ladang minyak tersebut dikuasai oleh negara yang tidak menjualnya ke negara asing. PT. CPI saja yang begitu arogannya di Riau tidak pernah peduli dengan kenaikan BBM ini dikarenakan mereka memang begitu arogannya mereka di Propinsi Riau, lihat saja komplek mereka di Rumbai, dan Duri disaat tetangga komplek mereka harus rela terkena pemadaman bergilir, namun komplek mereka dengan arogannya hidup selama 24 Jam menggunakan energi berlebih tanpa memandang warga yang kesulitan memperoleh energi. Ketika saya pulang kampung kemarin kedaerah asal saya di Sakai begitu sedihnya saya melihat kehidupan warga disana, saat ini mereka kesulitan kehidupan sekolah-sekolah dipelosok hutan daerah Rangau,Semunai, dan kawasan terpencil didalamnya yang nota bene daerah operasional mereka sekolahnya hancur dan gurunya tidak ada begitu juga dengan fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Namun ketika saya berjalan-jalan ke kompleks PT. CPI duri begirtu berberdanya melihat sekolah nan megah seperti sekolah cendana, sekolah mutiara yang mendapatkan bantuan dari PT. CPI dan Kontraktor PT. CPI yakni Schlumberger, Halliburton, dan sebagainya. Bahkan sumbagan mereka sampai keangka Rp.200 jutaan. Saya begitu emosinya melihat kesenjangan yang dipertontonkan oleh arogansi asing di negeri kelahiran saya dan saya bersumpah untuk berusaha mengusir mereka dari kampung nenek moyang saya. Saya juga merasa sedih ketika saudara saya harus meninggal akibat kelaparan, kemiskinan dan kebodohan dan itu menimpa kepada paman kandung saya ketika saya masih duduk di bangku SMP, ketika paman saya meninggal akibat kemisikinan dan kelaparan di kampung saya yang notabene penuh dengan minyak, akhirnya kamipun merantau ke propinsi tetangga dan akhirnya saya sampai ke PTN di Medan. Setelah saya bekerjapun ketika saya pulang kampung kemarin dari tanggal 3-9 Mei 2008 ke pelosok kampung kondisipun masih sama mereka masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar dan rumahpun masih tepas dan berpindah-pindah.
Saya kemudianpun berfikir beginilah kalo negara tergadaikan oleh asing, sayapun melanjutkan perjalanan ke propinsi tetangga Sumatera Utara, lewat Darat meskipun jauh saya banyak melihat kemiskinan disana-sini saya berhenti di daerah Bangko saya lihat masyarakat disanan yang kesulitan mendapatkan minyak tanah, padahal daerahnya kaya akan minyak. Lalu sampailah saya di Medan, saya melihat dikepala saya sendiri orang harus antri minyak tanah walaupun ada konversi terhadap gas ternyata hanya isapan jempol kaum-kaum penguasa bahwa programnya telah jalan ternyata di lapangan non sense sama sekali. Lalu saya melihat ada Demo mahasiswa di Medan yang anti kenaikan BBM dan bahkan ada yang bernada provokatif lebih baik SBY mundur, saya fikir benar juga jika BBM naik memang layak SBY mundur, seharusnya SBY tidak menaikkan BBM tapi ada cara lain yakni menaikkan windfall profit para operator dan memulangkan tenaga kerja asing padahal banyak enginer kita di luar negeri yang bekerja dan siap mengabdi untuk negara, dan apabila SBY berani mengambil tindakan yang sama dengan hugo Chavez saya fikir SBY akan disenangi oleh rakyat, jangan bermental pedagang yang siap menjual negara ini terhadap asing

Baca Selengkapnya ......

Minggu, 30 Maret 2008

Penjajahan Korporasi Asing Atas Migas Indonesia

Penjajahan Korporasi Asing Atas Migas Indonesia
(Renungan Bersama Bahwa Kita Benar-Benar Di jajah Oleh PT. CPI)

Minggu, 2 Mar 08 07:24 WIB

Pada saat kami menuliskan release ini, Christopher Lingle di harian Jakarta Post (20/02/08), dalam artikel yang berjudul "Restoring Indonesia's economy to a higher growth path" mencatat bahwa pengangguran di Indonesia mencapai 40% dari total angkatan kerja. Selain itu, Bank Dunia menyebutkan sekitar 49, 5% Rakyat Indonesia berpendapatan di bawah 2US$/hari. Di sektor pendidikan, yang menjadi pilar utama pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), justru menggambarkan situasi yang lebih miris. Menurut data Susenas 2004, dari penduduk usia sekolah 7-24 tahun yang berjumlah 76, 0 juta orang, yang tertampung pada jenjang SD sampai dengan PT tercatat baru mencapai 41, 5 juta orang atau sebesar 55 persen.Sementara itu, menurut data Balitbang Depdiknas 2004, angka putus sekolah atau drop-out di tingkat SD/MI tercatat sebanyak 685.967 anak, yang berhasil lulus SD/MI tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMP/MTs dan putus sekolah di tingkat SMP/MTs sebanyak 759.054 orang. Situasi ini sangat kontras dengan nilai profit kandungan kekayaan alam yang dimiliki oleh tanah air kita, yang justru memberikan kemakmuran melimpah kepada korporasi-korporasi asing.

Dalam laporan pendapatannya untuk tahun 2007, pihak ExxonMobil memperoleh keuntungan sebesar $40.6 Billion atau setara dengan Rp3.723.020.000.000.000 (dengan kurs rupiah 9.170). Nilai penjualan ExxonMobil mencapai $404 billion, melebihi Gross Domestic Product (GDP) dari 120 negara di dunia. Setiap detiknya, ExxonMobil berpendapatan Rp 11.801.790, sedangkan perusahaan minyak AS lainnya, Chevron, melaporkan keuntungan yang diperolehnya selama tahun 2007 mencapai $18, 7 billion atau Rp171.479.000.000.000. Royal Ducth Shell menyebutkan nilai profit yang mereka dapatkan selama setahun mencapai $31 milyar atau setara dengan Rp 284.270.000.000.000.





Keuntungan yang diperoleh korporasi-korporasi Negara imperialis ini tidaklah setara dengan Produk Domestic Bruto (PDB) beberapa Negara dunia ketiga, tempat korporasi tersebut menghisap. Hingga akhir tahun 2007, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia belum sanggup menembus Rp4.000 Trilyun, untuk triwulan ke III tahun 2007 saja hanya mencapai Rp 2.901. trilyun. Untuk Negara penghasil minyak lainnya, Libya hanya 50.320 juta US$, Angola (44, 033 juta US$), Qatar (42, 463US$), Bolivia (11.163 juta US$), dan lain-lain.

Konfigurasi ini memperlihatkan pengalihan keuntungan eksplorasi tambang, baik migas maupun non-migas, di Negara-negara penghasil justru dinikmati oleh grup-grup korporasi dan Negara induknya. Di Indonesia, menurut laporan Energy information Administration (EIA) dalam laporannya (jan/08) mengatakan bahwa total produksi minyak Indonesia rata-rata 1, 1 juta barel per-hari, dengan 81% (atau 894.000 barel) adalah minyak mentah (crude oil). Untuk produksi gas alam, Indonesia sanggup memproduksi 97.8 juta kubik. Indonesia masuk dalam daftar ke 9 penghasil gas alam di dunia, dan merupakan urutan pertama di kawasan Asia Pasifik.

Sayangnya, hampir 90% dari total produksi tersebut berasal dari 6 MNC, yakni; Total (diperkirakan market share-nya di tahun 2004, 30%), ExxonMobil (17%), Vico (BP-Eni joint venture, 11%), ConocoPhillips (11%), BP (6%), and Chevron (4%). Sedang, stok gas bumi mencapai 187 triliun kaki kubik atau akan habis dalam waktu 68 tahun dengan tingkat produksi per tahun sebesar 2, 77 triliun kaki kubik. Cadangan batu bara ada sekitar 18, 7 miliar ton lagi atau dengan tingkat produksi 170 juta ton per tahun berarti cukup buat memenuhi kebutuhan selama 110 tahun. (Sumber: Kementerian ESDM).

Bandingkan dengan kebutuhan untuk pendidikan! Berdasarkan kajian Balai Penelitian dan Pengembangan Depdiknas, biaya ideal seorang siswa SD per tahun adalah Rp 1, 68 juta. Data Depdiknas menunjukkan, siswa setingkat SD se-Indonesia sekitar 25, 5 juta. Jadi untuk menggratiskan pendidikan di SD (minus infrastruktur) adalah 42.8 trilyun. Berdasarkan data Balitbang 2003 mengenai kondisi bangunan SD seluruh Indonesia, 32, 2 persen rusak ringan, rusak berat ada 25 persen. SLTP yang rusak ringan 19, 9 persen, rusak berat 7, 4 persen. Padahal, untuk memperbaiki sebuah gedung sekolah hanya membutuhkan dana paling banyak Rp100 juta, nilai ini sangat kecil jika dibandingkan dengan share profit di sector pertambangan yang menguap keluar.

Kenapa hal ini bisa terjadi?

Cadangan minyak Indonesia pada tahun 1974 sebesar 15.000 metrik barel dan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2000 cadangan minyak Indonesia sekitar 5123 metrik barel (MB) dan tahun 2004 menjadi sekitar 4301 MB. Penyebab dari turunnya cadangan minyak Indonesia adalah; pertama Ladang-ladang pengeboran minyak di Indonesia (milik Pertamina) sudah sangat tua, sebagian besar masih peninggalan penjajah Belanda. Kebanyakan sumur-sumur yang ada sudah tua, teknologi yang digunakan pun sudah ketinggalan zaman.

Tidak ada revitalisasi technologi, tidak ada pembenahan struktur dalam perusahaan Migas, dan tidak ada upaya pemerintah untuk memberikan perlakukan khusus bagi perusahaan tambang dalam negeri. Ini semua menyebabkan kemampuan dan kapasitas produksi untuk penerimaaan pemerintah semakin mengecil. PT Pertamina (Persero) menargetkan: laba bersih tahun ini hanya Rp17, 8 triliun atau turun 27, 3 persen dibandingkan laba bersih 2007 sebesar Rp24, 5 triliun. Jadi, merupakan sebuah ironi, korporasi-korporasi asing yang bereksplorasi di wilayah yang sama, memperoleh keuntungan maksimum, sedangkan Pertamina mengalami penurunan laba (keuntungan).

Penyebab kedua, turunnya cadangan minyak Indonesia adalah sebagian besar ladang-ladang minyak Indonesia dikuasai oleh korporasi asing (MNC), seperti BP, Chevron, CNOOC, ConocoPhillips, ExxonMobil, Inpex, KG, Mitsubishi, Nippon Oil, PetroChina, Petronas, Total, Vico. Dengan pembangunan pipeline (jalur onshore dan jalur offshore) yang bisa mengalirkan minyak hasil eksplorasi dari berbagai blok minyak di Indonesia ke Singapore power, menyebabkan potensi hilangnya minyak Indonesia semakin besar. Ini masih ditambah dengan ketidaksanggupan pemerintah mengontrol secara tegas produksi murni dari korporasi (MNC).

Berpatokan kepada UU Migas Nomor 22/2001, pembagian keuntungan pihak Indonesia (Cq. Pemerintah) dan korporasi dilakukan dalam skema Production Sharing Contract (PSC), di mana pertamina telah menjadi bagian dari Kontraktor kontrak Kerja Sama (KKKS). Dalam skema PSC yang ada sekarang, Cost Recovery (CR) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Indonesia. Cost recovery minyak mentah Indonesia mencapai US$9, 03 per barel, sedangkan rata-rata cost recovery minyak mentah dunia sekitar US$4-US$6 per barel. Jadi, cost recovery Indonesia lebih tinggi sekitar 75 persen -125 persen per barel, dibandingkan rata-rata negara produsen minyak mentah di dunia.

Apakah ada masalah dengan biaya cost recovery ini? Iya, audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada penggunaan cost recovery periode 2000-2006 terhadap 152 kontraktor senilai Rp122, 68 triliun, ditemukan indikasi penyimpangan pada 43 kontraktor senilai Rp18, 07 triliun. Perhitungan cost recovery sebenarnya hanya beban atas kegiatan eksplorasi migas, yang meliputi biaya produksi pengangkatan minyak (lifting) dan biaya investasi. Tapi kenyataannya, dalam kontrak yang dibuat kontraktor dengan pemerintah, tak ada batasan yang tegas. Akibatnya, banyak komponen biaya lain seperti renovasi rumah dinas, biaya berobat, hiburan bahkan kegiatan tanggung jawab sosial (CSR). Ini mungkin yang membuat biaya tersebut membengkak. (sumber: jurnal nasional)

Skema bagi hasil Pemerintah Indonesia dan pihak korporasi memang sangat tidak adil, sangat merugikan pihak Indonesia, namun, beberapa elit politik justru memanfaatkan isu ini demi kepentingan politiknya, bukan untuk kepentingan rakyat. Seandainya, Indonesia mau melakukan peninjauan ulang kontrak karya dengan semua KKS, alasan legal formalnya sangat dibenarkan, mengingat ada bukti-bukti penyimpangan yang disimpulkan BPK. Peraih Nobel Ekonomi 2001 Joseph E. Stiglitz waktu datang ke Indonesia, menyatakan eksploitasi yang dilakukan perusahaan multinasional di negara berkembang sering kali dianggap sepenuhnya sah. Sebagian besar negara berkembang dinilainya tidak mampu terlibat dalam negosiasi canggih yang melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional. Dia menduga negara-negara itu tidak mengerti implikasi penuh dari setiap klausul di dalam kontrak. Untuk Indonesia pun, Stiglitz menyarankan agar berani melakukan negosiasi ulang.

Karena proses perampokan kekayaan alam Indonesia ini sepenuhnya dilegitimasi oleh perundang-undangan pemerintah Indonesia, maka tidak ada jalan lain, rakyat Indonesia harus melakukan nasionalisasi (pengambil-alihan) terhadap seluruh perusahaan tambang asing tersebut. Langkah ini merupakan jalan yang tepat dan sanggup menyelamatkan kekayaan alam yang seharusnya diperuntukkan untuk rakyat Indonesia. Pada Hari Buruh Internasional, Morales resmi mengumumkan nasionalisasi 20 perusahaan minyak dan gas asing. Pengumuman langsung didukung tindakan dengan mengirim tentara Bolivia ke ladang minyak dan gas alam. Penempatan pasukan militer itu merupakan simbol bahwa instalasi minyak dan gas itu telah menjadi milik negara Bolivia. Gara-gara dekrit itu, penerimaan Bolivia disektor migas melonjak menjadi US$780 juta (sekitar Rp7 triliun) pada tahun 2007. Jumlah itu enam kali lipat disbanding penerimaan pada 2002. Bagaimana jika perusahaan asing menolak? "Mereka boleh pergi, " ujar Menteri Energi Andres Soliz.

Di Indonesia, di bawah Bung Karno, pemerintahan Soekarno mengeluarkan kebijakan UU No. 86/1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, termasuk sektor pertambangan. Selain itu, Bung Karno memberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1960 yang mempertegas pengelolaan minyak dalam kontrol Negara. Setelah itu, Bung Karno menyerahkan skema profit-sharing agreement (PSA) yakni 60:40, ditambah kebijakan lain seperti MNC wajib menyerahkan 25 persen area eksplorasi setelah 5 tahun dan 25 persen lainnya setelah 10 tahun. Selain itu, MNC wajib menyediakan kebutuhan untuk pasar domestik dengan harga tetap dan menjual aset distribusi-pemasaran setelah jangka waktu tertentu. Skema Bung Karno langsung disetujui oleh presiden AS saat itu, John F Kennedy, dan tiga raksasa minyak dunia (Stanvac, Caltex, dan Shell). Cerita sukses Bung Karno itu bisa dilihat dalam prestasi sektor pendidikan, yakni Tingkat mel├ęk huruf naik dari 10 ke 50 persen (1960). Biaya pendidikan pada masa itu juga sangat murah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami dari Eksekutif Nasional- Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND), menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Nasionalisasi perusahaan pertambangan asing untuk kepentingan pendidikan gratis dan berkualitas.

2. Tinjau-ulang kontrak karya dengan seluruh KKS karena telah merugikan pihak Indonesia.

3. Cabut semua paket perundang-undangan (regulasi) yang mensahkan korporasi asing menjarah kekayaan alam bangsa kita.

4. Industrialisasi Nasional; Pemerintah harus memfasilitasi pembangunan dan penguatan Industri pertambangan Negara yang tangguh dan modern, baik di sektor hulu sampai ke hilir.

Demikian release ini kami buat. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

(Pers Rilis, Jakarta, 22 februari 2007, EksNas-LMND)


Baca Selengkapnya ......

Selasa, 12 Februari 2008

Cost Recovery PT. CPI melebihi Skandal BLBI

Cost Recovery Perusahaan minyak di Riau melebihi Skandal BLBI
Ditulis : Riau Menggugat
Jika Skandal BLBI di Indonesia merugikan negara sampai Rp. 103 T, dan sisanya tinggal Rp. 60 T karena sebagian telah dibayar dengan asset mereka, namun sangat terbalik dengan logika Cost recovery yang selama berpuluh-puluh tahun merugikan bangsa dan negara dan propinsi Riau yang telah membayar para ekspat kelas dua dan membayar peralatan produksi yang tidak dipakai mencapai trliyunan rupiah mulai tahun 1999-2007 ini di perusahaan minyak Riau terutama PT. CPI.





Seharusnya PT. CPI mengurangi tenaga kerja asing pada saat produksi minyak lagi decline dan anehnya lagi padahal PT. CPI menggunakan sub kont dari oil & service namun masih juga menggunakan tenaga kerja asing, PT. CPI juga berkolaborasi dengan oil & service untuk mendapatkan keuntungan kedua belah pihak, sehingga kasus seperti inilah terjadi cost effisiensi, dan timbulnya mark up cost recovery besar-besaran di PT. CPI yang belum terdeteksi oleh BPK

perhitungan Cost recovery PSC-production


Asumsi

Fiscal Terms:Royalty= 7.5%

Cost recovery limit = 70%

Profit oil split

berupa sliding scale sbb:

0 – 25,000 BOPD, maka POS* = 40% - 60% (pemerintah – contractor)

25,000 – 50,000 BOPD, maka POS = 45% - 55%

50,000 – 75,000 BOPD, maka POS = 50% - 50%

> 75,000 BOPD, maka POS = 55% - 45%

Income Tax 35%


Sehingga walaupun : lifting naik profit untuk goverment tetap-tetap aja coy...sehingga ada kemungkinan PT. CPI melakukan mark-up nya. Mereka juga memanfaatkan kelemahan metode IC kita Sehingga PT. CPI selalu beralasan adanya kondisi yang menghalangi katanya karena tahu persis IC akan bekerja kalau dalam "kondisi normal" (maksudnya setelah persentase Cost thd Gross Revenue turun), maka mereka (yang cerdik tadi, karena ada juga yang kurang cerdik he he...), biasanya minta penundaan perlakuan IC tersebut….. Pada saat awal insentif IC minta di ”Off” khan, baru minta di “On” khan kalau kondisi sudah normal. Namanya orang bisnis mana ada yang mau rugi…

Baca Selengkapnya ......

Senin, 11 Februari 2008

PT. CPI GO To HELL

PT. CPI GO TO HELL
ditulis : Riau Menggugat
PT. Chevron Pasific Indonesia (PT.CPI) ternyata bukan saja menyakiti masyarakat Riau, namun juga manyakiti orang nomor satu di Propinsi Riau ini, ini terbukti dengan terbitan media lokal pekanbaru post(8/2), dan Riau Tribune (8/2) dimana Rusli zainal selaku Gubernur Riau di cukein oleh pihak PT. CPI. PT. CPI juga telah melakukan pembohongan publik secara terang-terangan dan melakukan cuci tangan bahwa pengadaan proyek di lingkungannya harus disetujui oleh Departemen ESDM.


Jika kita membuka tentang pertauran BP. Migas No. 007/PTK/2004 bahwa pengadaan barang tersebut haruslah mengikutsertakan peran serta lokal,apalagi menyangkut barang bekas yang ada di PT. CPI sebenarnya bisa dilakukan lewat program LBD (Lokal Business Development) mereka. Jika pernyataan yang dibantah oleh Humas PT. CPI tersebut merupakan pembohongan belaka dan cuci tangan mereka atau pihak Humas memang tidak tahu atau benar-benar tidak tahu. Inilah yang menunjukkan bahwa PR atau Humas PT. CPI yang direkrut memang bodoh dan tolol padahal mereka yang direkrut bukan orang Riau dan dari kampus yang hebat namun pada kenyataannya mereka tidak tahu UU dan peraturan yang ada, dan inilah indikasi bagaimana orang-orang bodoh yang direkrut apabila bukan dari kampus lokal.
Tindakan PT. CPI tersebut telah menyakiti masyarakat Riau dan Bangsa Indonesia gara - gara merekapulalah pemerintah pusat melakukan kebijakan konversi minyak tanah ke gas dan Premium ke Pertamax dan ada lagi ide melakukan smart card yang tentu saja merugikan masyarakat Riau, coba seandainya SBY-JK berani mengambil keputusan untuk melakukan nego ulang bahwa seluruh KKPS yang ada di Indonesia yang bekerjasama dengan Chevron ini dirubah dengan operator lokal, pastilah kita tidak seperti sekarang ini akibat resesi AS yang menyeret ekonomi indonesia dan Riau kedalam lingkaran setan, coba bayangkan negeri yang kaya minyak harus kekurangan minyak dan gas ini ulah siapa tentu saja ulah PT. CPI sebagai antek neokapitalisme dan neo zionisme...Fuck You PT. CPI Go to Hell

Baca Selengkapnya ......

Jumat, 08 Februari 2008

PT. CPI ENTERTAIN YUSUF KALLA BESERTA ROMBONGAN

PT. CPI ENTERTAIN YUSUF KALLA BESERTA ROMBONGAN
oleh : Riau Menggugat
(Renungan Bersama)
PT. CPI atau PT.Chevron Pasific Indonesia melakukan entertain kepada wapres Yusuf Kalla untuk melanggengkan bisnisnya di bumi lancang kuning, begitu hinanya PT. CPI tersebut yang berbanding terbalik dengan masyarakat Riau. Coba anda bayangkan jika JK di jamu oleh PT. CPI dengan berbagai cara yang mengenakkan coba seandainya PT. CPI menjamu masyaralat pinggiran seperti suku sakai dijamu seperti kunjungan JK.Apakah PT. CPI buta siapa sebenarnya pemilik sumberdaya alam yang kau ekploitasi seenak mulutmu, namun dengan angkuhnya CPI memberikan jamuan kepada JK layaknya seperti penjilat yang menginginkan kekayaan alam Riau ini.


PT. CPI yang mendapatkan keuntungan trilyunan rupiah atau milyaran dollar memperlakukan SDM Riau sebelah mata,begitu ironis sekali ketika Chevron melakukan jamuan kepada wapres yang menghabiskan dana puluhan juta ada 2 orang siswa di Pekanbaru yakni murid SDN 003 Pekanbaru harus dikeluarkan dari sekolah akibat tidak punya biaya untuk mendirikan wc, mana peranmu CPI yang telah menghancurkan SDM Riau ini.
Seandainya anda punya hati dan Pemrov Riau membuka mata pendidikan di Riau akan mendapat pendidikan gratis dan bahkan bisa mendatangkan dosen-dosen luar untuk mahasiswa S-1 dan S-2. Seperti tulisan saya sebelumnya jika 5 % keuntungannya kepada pendidikan Riau sungguh menjadi majulah pendidikan di Riau ini, kita tidak akan melihat 2 orang siswa yang harus keluar akibat tidak ada biaya akibat permainan KKN yang merjalela di Riau.
KKN yang terjadi di Riau akibat PT. CPI yang meninabobokkan para birokrat Riau yang semuanya di bayar dengan uang, sehingga memberikan pelajaran kepada birokrat untuk KKN.
PT. CPI memang keterlaluan pada tahun 80 - 95 PT. CPI memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak karyawan mereka yang tentu saja orangtuanya yang telah kaya diberikan bantuan, namun mereka tidak pernah memberikan bantuan kepada anak-anak sakai dan mahasiswa Unri yang kesulitan uang pendidikan untu beasiswa, Jikapun ada kembali kepada anak karyawan yang bersekola sampai ke university texas di AS karena bantuan dana dari PT. CPI yang kau peras dari sumber daya alam kami. Jika pun ada itu diberikan kepada sekolah cendana, sekolah mutiara yang pengelolaannya dilakukan oleh karyawan PT. CPI. Anda hanya memberikan bantuan alakadaenya kepada sekolah-sekolah sakai wahai PT. CPI antek neokolonialisme, neozionisme. Anda PT. CPI ibarat musang berbulu domba, perusahaan anda cukup baik memberikan kosemetik kepada pejabat kami demi melanggengkan usaha anda di bumi kami yang kaya minyak ini sementara masyarakat kami terpinggirkan akibat derasnya exploitasimu dengan merusak hutan rakyat kami, perusahaan anda memberikan limbah B-3 yang beracun kepada kami dan kemiskinan yang terus melilit kami, kau berikan uang segepokmu untuk pembebasan lahan kami, namun perusahaan mu tidak pernah mengembangkan SDM Riau. Pernahkah anda memberikan kesempatan rekrutan untuk S-1, S-2 di Unri, Unilak, Univ abdurrab, UIR, yang ada hanya kesempatan sampai interview sedangkan sampai kepada hire SDM Riau tidak pernah diberi kesempatan. Perusahaan anda begitu bejat menghancurkan SDM Riau dan melakukan penjilatan kepada pejabat kami
Jika PT. CPI tidak membawa manfaat di bumi lancang kuning lebih baik anda hengkang dari bumi lancang kuning ini selamanya perusahaan dalam negeri mampu mengelola ladang minyak yang ada di propinsi Riau, Perusahaan lokal kami siap mengelola blok anda PT. CPI (antek kolonial dan penghancuran SDM Riau). Ini terbukti dengan BSP walaupun kurang optimal yang penting kami mampu mengelola CPP-Blok yang anda tinggalkan karena urusannya hanya sebagai broker saja.

Baca Selengkapnya ......

Kamis, 07 Februari 2008

PT.Chevron Pasific Indonesia membodohi masyarakat riau

PT.Chevron Pasific Indonesia membodohi masyarakat riau
ditulis : Riau Menggugat (sebagai renungan bersama)
PT.Chevron Pasific Indonesia (PT.CPI) dahulu bernama caltex yang telah beroperasi di Propinsi Riau pada tahun 1934 sampai sekarang ternyata tidak membawa dampak dan kontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat riau. Pembodohan yang terus menerus dilakukan PT. CPI ini begitu nyata dengan menggandeng pemerintah pusat seperti pandangan kaum marxian, nahwa negara sesungguhnya dijadikan dari alat kaum borjouis atau kelas yang berkuasa. hal senada juga diungkapkan oleh Lindlom dimana ketergantungan yang tinggi dari masyarakat barat terhadap ekonomi kapitalis, ketidaksesuaian pengaruh perusahaan bisnis terhadap negara merupakan bagian dari struktur yang tidak terpisahkan. Dengan model korporatisme terjadi fusi negara dengan kepentingan sektor swasta. Dalam situasi demikian, maka bisa dipastikan pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini negara dalam sektor apapun akan membuka peluang terjadinya kolusi negara dengan sektor swasta dalam hal ini CPI.


ALASAN PT. CPI HARUS HENGKANG DARI BUMI LANCANG KUNING
Seperti yang dikutip dari buku John Perkins "Bandit Ekonomi" dan pihak Jackel bahwa PT. CPI dalam hal ini Chevron adalah perusahaan haus darah yang membantai negara penghasil minyak bumi lihat saja kasus Irak dan negara timur tengah lainnya dan dapat dikutip dalam buku "Blood of Oil" begitu sadis mereka menghantam perekonomian negara dunia ketiga.
Pembodohan terhadap masyarakat Riau
- Segi ekonomi
Lifting minyak PT. CPI juga mengalami penurunan namun dibarengi dengan cost recovery yang dibayar tinggi oleh pemerintah sedangkan bagi hasil yang diperoleh oleh daerah mengalami penurunan yang begitu signifikan. Tahun 2007 saja Cost recovery yang dibayar oleh pemerintah sebesar US$ 1.13 Milyar. Sementara itu produksi minyak mereka sebesar 461.000 barrel per hari (bph). Jika kita analisa saja apabila sebesar 461.000 x 360 = 165.960.000 barrel per hari jika kita rata-ratakan saja harga minyak di PT. CPI (karena harga berbeda jenisnya yang paling mahal adalah jenis Minas Crude dan paling murah adalah jenis Duri Crude) sebesar $ 80/barrel , sehingga jumlahnya adalah $ 13,276,800,000.00 jika menggunakan kurs Rupiah sebesar Rp. 9.200 = Rp 122,146,560,000,000.00 menurut perhitungan Depkeu - Biaya Produksi sebesar 20 % sehingga pendapatan dari minyak PT. CPI di Riau sebesar Rp 97,717,248,000,000.00 Nah sekarang masalah pembagian menurut perhitungan Bagian pemerintah adalah sebesar 65.1 % x hasil dibagi sehingga untuk pemerintah mendapat bagian
Rp 63,613,928,448,000.00 dan PT. CPI sebesar Rp 34,103,319,552,000.00 dan PT. CPI juga harus membayar pajak ke pusat karena tidak disetor kedaerah penghasil migas di riau sebesar 56 % x Rp. 34,103,319,552,000.00 sehingga PT. CPI mendapat bersih keuntungan sebesar Rp 15,005,460,602,880.00 . coba bayangkan keuntungan bersih sebesar ini 5 % pun tidak diperoleh oleh masyarakat Riau lewat CSR, yang diterima adalah kurang dari 5 % Penerimaan negara yang diambil pusat adalah
Rp 82,711,787,397,120.00 lalu dikurang dengan retensi yang diperoleh PT. Pertamina sebesar 5 % x hasil dibagi Rp 76,604,459,397,120.00 Total penerimaan bersih pemerintah pusat untuk daerah Riau menurut perhitungan mendapat 85 % untuk pemerintah pusat sehingga
Rp 65,113,790,487,552.00 sedangkan daerah seharusnya Rp 11,490,668,909,568.00 itu diperoleh dari minyak PT. CPI saja siapa yang bermain disini????????? Kemudian apabila kita berbicara Cost recovery yang sudah dibayar pemerintah, apa benar PT. CPI itu bekerja ?????, ternyata dilapangan terjadi sub kont dimana mereka mendapatkan keuntungan dari permainan sub kont tersebut contoh saja bila melakukan tender pengeboran maka dilakukan oleh beberapa perusahaan sub kont sebut saja perusahaan A, B dan C nah maka mereka tentu saja memberikan penawaran harga yang lebih rendah daripada harga yang akan ditagihkan untuk mendapatkan dana cost recovery bukan ??? nah disinilah terjadinya markup cost recovery tersebut yang ditagihkan ke pemerintah dengan melakukan logika duduk santai tanpa bekerja sudah mendapatkan keuntungan inilah pembodohan yang tersetruktur yang dilakukan PT. CPI

-Segi Bisnis dan tender
Sungguh ironi juga jika kita mengikuti tender pembelian asset negara yang telah usang ternyata di jual dengan harga murah dikarenakan kontraktor lokal yang berani bayar mahal asset yang telah usang tersebut kurang persyaratan adiministratif bodoh sekali mereka ini coba bayangkan asset negara yang seharusnya masuk ke kas negara karena telah ditagih lewat cost recovery harus dijual obral betul-betul tidak beretika

- Segi Lingkungan
Hasil penelitian laboratorium terhadap sampel limbah B3 yang dilakukan oleh Tim Ahli IPB Dr.Ir. Basuki Wasis, Msi menyatakan bahwa limbah di sungai pematang pudu telah tercemar, sampai sekarang kasus tersebut gelap dan PT. CPI tahunya hanya berdamai lewat uang bukannya memperbaiki lingkungan tersebut danmemperbaiki fasilitas kesehatan masyarakat sekitar. Dapat juga diteliti didaerah terutama lokasi didalam DSF terdapat pencemaran oil spill ke parit-parit lokasi dan apabila hujan maka akan terbawa ke sungai yang tentu juga mencemari lingkungan daerah sekitar

- Segi Pendidikan dan rekrutan
Adanya program atas nama yayasan PT. Caltex yang mendirikan Poltex Caltex atau dikenal PT.CPR merupakan program anak emas dan menafikan kampus-kampus lainnya coba bayangkan mereka melakukan program rekrutan dalam kampus PCR yang memprioritaskan kampus PCR ini tentu saja membuat pendidikan ikatan dinas terselubung seperti yang dilakukan oleh STT-telkom terdahulu dan STAN tentu saja ini melanggar peraturan pendidikan nasional, coba pertanyakan lagi perda no. 2 pekanbaru tentang penenempatan tenaga lokal adalah s-1, s-2 dari mahasiswa Unri, Unilak, UIR, UIN, Universitas Abdurrab yang direkrut oleh PT. CPI mencapai kouta 20 % bahkan kebanyakan yang direkrut adalah universitas di Jawa dan PCR sendiri ini adalah ketidakmaluan bagian HR di PT. CPI yang telah melakukan pembodohan terhadap masyarakat Riau

- Segi Pelayanan kesehatan
Rumah Sakit PT.CPI yang begitu eksklusif dan tidak membuka akses untuk masyarakat umum juga memperparah PT. CPI dimata masyarakat, pernah kejadian seperti korban tabrakan di jalan lintas duri-dumai harus meninggal dunia tanpa ada pertolongan pertama dari rumah sakit PT.CPI di Duri, jika anda ingin berobat maka anda harus mempunyai backing orang dalam baru bisa berobat disana

- Segi Pembayaran Pajak dan rekening keuangan
adanya penggelapan pajak seperti pajak alat berat dan pembayaran pajak yang masuk ke rekening pusat juga telah menipu pendapatan pajak lokal karena untuk pembayaran pajak semuanya ditagih di kantor pajak pemerintah pusat. Sementara itu transaksi keuangan memakai no. rekening Bank AS yang tentu saja berdonimasi dollar, sedangkan bank lokal hanya mendapat pembayaran gaji inilah bentuk lain dari pembodohan yang dilakukan oleh PT. CPI oleh masyarakat Riau

-Segi CSR
adakah selama ini peran CSR yang menggigit masyarakt riau yang ada hanya bersifat cherity dan sosial hanya sekadar pemberian bantuan pendidikan itupun untuk PCR dan sekolah yang dikelola oleh karyawan PT. CPI seperti sekolah mutiara yang mendapat bantuan lebih banyak dan bantuan pendidikan sekolah selain dua diatas adalah bantuan komputer perbaikan gedung yang tidak membawa efek bagi pekembangan masyarakat riau, pernahkah selama ini mereka berperan menghidupkan sektor riel masyarakat riau atau memberikan subsidi untuk sektor pertanian, pekebunan dan pelatihan kepada masyarakat pengangguran, magang untuk S-1 dan S-2 seperti UNRI, UIN, UIR, Unilak, Univ Abdurrab untuk kampus di Riau di luar PCR????? sama sekali nol besar

Kesimpulan
Oleh sebab itu sudah saatnya PT. CPI harus dilakukan tender ulang bila perlu lapangan minyak yang ada di DSF, Bekasap, Minas harus diambil alih oleh perusahaan lokal, karena selama ini PT. CPI hanya bersifat broker dan tidak bekerja coba bayangkan para ekspatriat yang bekerja di CPI adalah ekspatriat kelas 2 dan sama sekali tidak bekerja karena operasional pekerjaan dilakukan oleh sub kont tersebut harus dibayar lewat cost recovery yang notabene adalah uang dari masyarakat Riau. Hanya ada Satu kata seperti Hugo Chavez Presiden venezulea yang dikutip dalam buku John perkims yang siap menhadapi bndit ekonomi dan Jackal dan siap menjadi maritei seperti Saddam Hussein yang mempertahankan kekayaan alam sendiri, bagi masyarakat Riau mari bersatu melawan penindasan

Baca Selengkapnya ......